Yayasan Kebaya Yogyakarta
Yayasan Kebaya Yogyakarta berdiri tahun 2006 adalah Yayasan Nir Laba yang bergerak di isu HIV / AIDS, dukungan perawatan ODHIV dalam shelter dan ODHIV luar shelter, Advokasi dan Permberdayaan Transpuan di Yogyakarta. Yang resmi dengan AKTE Notaris No.23 Tanggal 17 Oktober 2018, SK.MenkumHAM RI No.AHU-00141516.AH.01.04.2018. NPWP : 86.205.179.4-541.000. Yayasan Kebaya Yogyakarta menjangkau pelayanan sebanyak 365 […]
Yayasan Lambu Ina
Yayasan Lambu Ina merupakan salah satu lembaga dari daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang berfokus pada isu tentang kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yayasan Lambu Ina gencar melakukan perjuangan penghapusan kekerasan seksual baik di wilayah Muna maupun secara nasional. Salah satu perjuangan yang dilakukan oleh Yayasan Lambu Ina dalam upaya penghapusan kekerasan seksual adalah […]
PKPA
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berdiri pada tanggal 21 oktober 1996. Organisasi ini terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU -4047 .AH.01.02. Tahun 2008 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Organisasi ini dibentuk sebagai tanggapan atas […]
HAPSARI
HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) adalah organisasi perempuan akar rumput, berbentuk federasi dengan keanggotaan yang terdiri dari komunitas-komunitas perempuan akar rumput di desa-desa dari beberapa kabupaten di Sumatera Utara, Jogyakarta dan Jawa Tengah. Didirikan 14 Maret 1990 di Desa Sukasari Kecamatan Perbaungan Sumatera Utara yang pada awal berdirinya dimulai dengan mendirikan Sanggar Belajar Anak bernama […]
Yayasan Intan Maharani
Yayasan Intan Maharani, disingkat YIM didirikan oleh para pemerhati masalah sosial, pendidikan dan kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan, terutama Kota Palembang. YIM adalah lembaga swadaya yang berkontribusi untuk pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan waktu, YIM berjejaring dengan lembaga lokal dan nasional dan mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan, BNN, dan KPA. Sehingga pada tahun […]
LP2M Sumatera Barat
Minangkabau sebagai mayoritas penduduk Sumatera Barat, merupakan salah satu suku yang menganut azas Matrilineal, yang jumlahnya sangat sedikit di dunia. Berbeda dengan sistem kekerabatan dan budaya sebagian besar suku di dunia yang patrilineal, nilai dan norma budaya Minangkabau, menempatkan perempuan setara, bahkan lebih istimewa dibanding laki-laki. Faktanya, berbagai bentuk ketidakadilan gender masih dialami perempuan Minangkabau, […]
LIBU Perempuan
Lingkar Belajar Untuk (LiBu) Perempuan merupakan perkumpulan yang berdiri dan berada di Provinsi Sulawesi Tengah. LibU Perempuan berfokus dalam penanganan isu tentang perempuan dan gender, dan juga turut berpartisipasi aktif dalam pegawasan kebijakan otonomi daerah serta pengawasan tata kelola pemerintahan yang meliputi pengawasan kebijakan publik dan transparansi anggaran. Selain itu, perkumpulan ini juga ikut teribat dalam […]
Penabulu Sulawesi Tengah
Yayasan Penabulu didirikan di Jakarta sejak tahun 2002, dan disahkan oleh notaris Riana Hutapea, notaris di Jakarta, melalui Akta No. 1 tertanggal 22 Oktober 2003 dan dikukuhkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-435 HT.01.02.TH 2004. Sejak berdirinya, Penabulu telah meletakkan visinya pada keberdayaan organisasi masyarakat sipil Indonesia. Misi Penabulu adalah mendorong keberdayaan dan keberlanjutan […]
PPSW Riau
Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Riau adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang terbentuk pada tahun 2021 dibawah payung asosiasi PPSW Nasional. PPSW Riau memiliki tujuan utama yaitu pemberdayaan perempuan khususnya yang berada pada persoalan sosial ekonomi masyarakat yang terkonsentrasi di daerah kumuh perkotaan, dan daerah pedesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, PPSW Riau melakukan berbagai fasilitasi […]
Penabulu Papua
Yayasan Penabulu didirikan di Jakarta sejak tahun 2002, dan disahkan oleh notaris Riana Hutapea, notaris di Jakarta, melalui Akta No. 1 tertanggal 22 Oktober 2003 dan dikukuhkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-435 HT.01.02.TH 2004. Sejak berdirinya, Penabulu telah meletakkan visinya pada keberdayaan organisasi masyarakat sipil Indonesia. Misi Penabulu adalah mendorong keberdayaan dan keberlanjutan […]
