Balang Institute Indonesia

Balang dalam bahasa Makassar mengandung makna sungai. Dilandasi dengan makna tersebut, Balang mengukuhkan diri untuk bekerja secara kolaboratif, menempatkan masyarakat sebagai subjek yang mengubah pengetahuan menjadi tindakan untuk mendorong terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mengukuhkan diri pada 20 Juni 2016 melalui Akta Notaris Nomor 37 oleh Notaris Darmawati,SH., M.Kn. Sejak berdiri […]

Gerak Sulawesi Barat

DPD Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK INDONESIA) Sulawesi Barat adalah salah satu bagian dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK INDONESIA)  sebuah organisasi yang bekerja di sektor sosial kontrol masyarakat, khususnya di isu pemberantasan korupsi dan bantuan hukum terhadap masyarakat Indonesia. Dalam kerja-kerjanya, DPD GERAK Sulawesi Barat melakukan pengawasan dan memberikan dukungan pada jalannya program-program pemerintah […]

Perkumpulan Elang

Perkumpulan Elang merupakan organisasi masyarakat sipil yang didirikan pada tahun 1999 yang bergerak dalam pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan wilayah kelolanya secara lestari dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Perkumpulan elang juga turut mendorong kebijakan-kebijakan pembangunan dan penyelesaian konflik agraria Dalam perjalanannya melakukan pendampingan masyarakat, fokus kegiatan Perkumpulan Elang adalah: 1) Memberikan pelatihan dan Pendidikan […]

PERDU Manokwari

Perkumpulan Terbatas Pengembangan Masyarakat dan Konservasi Sumber Daya Alam (PERDU) Manokwari merupakan lembaga yang menaruh perhatian pada isu pengelolaan sumber daya alam dan konservasi. Berdiri pada tahun 1999, PERDU aktif melakukan pemberdayaan masyarakat di Papua Barat, termasuk Manokwari dan Bintuni. PERDU juga banyak terlibat dalam isu pengelolaan hutan berbasis komunitas serta mitigasi bencana. Saat ini Perdu […]

Penabulu Papua

Yayasan Penabulu didirikan di Jakarta sejak tahun 2002, dan disahkan oleh notaris Riana Hutapea, notaris di Jakarta, melalui Akta No. 1 tertanggal 22 Oktober 2003 dan dikukuhkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-435 HT.01.02.TH 2004. Sejak berdirinya, Penabulu telah meletakkan visinya pada keberdayaan organisasi masyarakat sipil Indonesia. Misi Penabulu adalah mendorong keberdayaan dan keberlanjutan […]

KOPPESDA

Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumber Daya atau Koppesda didirikan di Sumba Timur, NTT pada tahun 1996 dan diresmikan sebagai Yayasan pada tahun 2016 oleh notaris Pau Djara Liwe, SH, dengan Akta No. 1 tanggal 1 Juli 2000, yang direvisi dengan Akta Perubahan No. 92 tanggal 29 April 2013, oleh Notaris yang sama, dan dikukuhkan […]

Fitra NTB

FITRA NTB adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan di Kota Mataram pada Hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2012 oleh sejumlah aktivis dari beberapa organisasi di Mataram yang peduli dengan agenda mendorong transparansi, partisipasi dan akuntabilitas anggaran publik. Dan menjadi bagian dari FITRA Nasional pada tahun 2013. Mewujudkan Kedaulatan Rakyat atas Anggaran adalah mimpi besar yang […]

Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat

Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM) Maluku  merupakan lembaga yang lahir pada tanggal 4 Juni 1994 berdasarkan Akta Notaris No. 4/1994. LPPM dibentuk sebagai hasil dari gagasan seorang mantan staf Project Concern International (PCI/Maluku). Terbentuknya LPPM merupakan hasil dari manivestasi kepedulian, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kemandirian bagi rakyat Maluku. Sebagai salah satu lembaga mandiri, LPPM memiliki tujuan […]

Yayasan Konservasi Way Seputih

Yayasan Konservasi way Seputih  (YKWS) merupakan sebuah  lembaga non pemerintahan  yang  didirikan pada tahun 2007. Kondisi hutan dan ekosistem  sebagai sebuah daerah  yang memiliki potensi  hayati dan sumberdaya alam yang cukup baik  di  Provinsi  Lampung  diharapkan memberi kekuatan ekonomi bagi  masyarakat. Namun, pengelolaan hutan maupun sumberdaya alam lain di Lampung dinilai kurang mengedepankan kaidah kelestarian. […]

Penabulu Kaltara

Yayasan Penabulu didirikan di Jakarta sejak tahun 2002, dan disahkan oleh notaris Riana Hutapea, notaris di Jakarta, melalui Akta No. 1 tertanggal 22 Oktober 2003 dan dikukuhkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-435 HT.01.02.TH 2004. Sejak berdirinya, Penabulu telah meletakkan visinya pada keberdayaan organisasi masyarakat sipil Indonesia. Misi Penabulu adalah mendorong keberdayaan dan keberlanjutan […]