Perkumpulan Elang
Perkumpulan Elang merupakan organisasi masyarakat sipil yang didirikan pada tahun 1999 yang bergerak dalam pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan wilayah kelolanya secara lestari dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Perkumpulan elang juga turut mendorong kebijakan-kebijakan pembangunan dan penyelesaian konflik agraria Dalam perjalanannya melakukan pendampingan masyarakat, fokus kegiatan Perkumpulan Elang adalah: 1) Memberikan pelatihan dan Pendidikan […]
PERDU Manokwari
Perkumpulan Terbatas Pengembangan Masyarakat dan Konservasi Sumber Daya Alam (PERDU) Manokwari merupakan lembaga yang menaruh perhatian pada isu pengelolaan sumber daya alam dan konservasi. Berdiri pada tahun 1999, PERDU aktif melakukan pemberdayaan masyarakat di Papua Barat, termasuk Manokwari dan Bintuni. PERDU juga banyak terlibat dalam isu pengelolaan hutan berbasis komunitas serta mitigasi bencana. Saat ini Perdu […]
Penabulu Papua
Yayasan Penabulu didirikan di Jakarta sejak tahun 2002, dan disahkan oleh notaris Riana Hutapea, notaris di Jakarta, melalui Akta No. 1 tertanggal 22 Oktober 2003 dan dikukuhkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-435 HT.01.02.TH 2004. Sejak berdirinya, Penabulu telah meletakkan visinya pada keberdayaan organisasi masyarakat sipil Indonesia. Misi Penabulu adalah mendorong keberdayaan dan keberlanjutan […]
KOPPESDA
Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumber Daya atau Koppesda didirikan di Sumba Timur, NTT pada tahun 1996 dan diresmikan sebagai Yayasan pada tahun 2016 oleh notaris Pau Djara Liwe, SH, dengan Akta No. 1 tanggal 1 Juli 2000, yang direvisi dengan Akta Perubahan No. 92 tanggal 29 April 2013, oleh Notaris yang sama, dan dikukuhkan […]
Fitra NTB
FITRA NTB adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan di Kota Mataram pada Hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2012 oleh sejumlah aktivis dari beberapa organisasi di Mataram yang peduli dengan agenda mendorong transparansi, partisipasi dan akuntabilitas anggaran publik. Dan menjadi bagian dari FITRA Nasional pada tahun 2013. Mewujudkan Kedaulatan Rakyat atas Anggaran adalah mimpi besar yang […]
Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat
Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM) Maluku merupakan lembaga yang lahir pada tanggal 4 Juni 1994 berdasarkan Akta Notaris No. 4/1994. LPPM dibentuk sebagai hasil dari gagasan seorang mantan staf Project Concern International (PCI/Maluku). Terbentuknya LPPM merupakan hasil dari manivestasi kepedulian, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kemandirian bagi rakyat Maluku. Sebagai salah satu lembaga mandiri, LPPM memiliki tujuan […]
Yayasan Konservasi Way Seputih
Yayasan Konservasi way Seputih (YKWS) merupakan sebuah lembaga non pemerintahan yang didirikan pada tahun 2007. Kondisi hutan dan ekosistem sebagai sebuah daerah yang memiliki potensi hayati dan sumberdaya alam yang cukup baik di Provinsi Lampung diharapkan memberi kekuatan ekonomi bagi masyarakat. Namun, pengelolaan hutan maupun sumberdaya alam lain di Lampung dinilai kurang mengedepankan kaidah kelestarian. […]
Penabulu Kaltara
Yayasan Penabulu didirikan di Jakarta sejak tahun 2002, dan disahkan oleh notaris Riana Hutapea, notaris di Jakarta, melalui Akta No. 1 tertanggal 22 Oktober 2003 dan dikukuhkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-435 HT.01.02.TH 2004. Sejak berdirinya, Penabulu telah meletakkan visinya pada keberdayaan organisasi masyarakat sipil Indonesia. Misi Penabulu adalah mendorong keberdayaan dan keberlanjutan […]
Lamin Segawi
Yayasan Lamin Segawi secara hukum baru berdiri tahun 2015. Dengan Akta Pendirian No. 01 Tanggal 2 November 2015. Notaris : Khairu Subhan, SH. SK MenkumHam No : AHU-0020740.AH.01.04 Tahun 2015, dan pada tahun 2018 terjadi perubahan susunan kepengurusan dan domisili kantor pusat dengan akta perubahan No 20 tahun 2018, Notaris Kokoh Henry, S.H., MKn. Lamin […]
Kawal Borneo Community Foundation
Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) merupakan lembaga yang berdiri pada tahun 2008. KBCF didirikan untuk membantu memfasilitasi masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk mendapatkan akses dan kendali atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah kelola mereka melalui skema perhutanan sosial. Selain itu, KBCF juga mendukung penguatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian hutan dan peningkatan mata pencaharian masyarakat. […]
