Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Papua adalah merupakan bagian dari WALHI Eksekutif Nasional, yang didirikan pada tahun 2012 oleh organisasi masyarakat sipil (LSM), di Jayapura – Papua. Proses berdirinya WALHI Papua tahun 2012, merupakan suatu kebangkitan baru dari keadaan yang dialami dimana WALHI Papua sebelumnya sudah ada secara resmi / kelembagaan, namun dihadapkan pada beberapa factor yang membuat WALHI Papua mengalami stagnan, sehingga pada tahun 2012, melalui suatu Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH), yang difasilitasi oleh Forum Kerjasama (FOKER LSM) Papua, WALHI Papua kembali hadir sebagai oragnisasi gerakan perubahan di Papua.
Kini WALHI Papua berperan mempromosikan kesadaran lingkungan hidup melalui Pendidikan, advokasi kebijakan, kampanye lingkungan hidup, pengorganisasaian rakyat, yang bertujuan mengembalikan hak atas sumber daya alam kepada rakyat sebagai pemiliki yang sah.
Diawal kebangkitannya, WALHI Papua telah melakukan upaya penyelamatan ekosistem hutan yakni tumbuhan / tanaman obat melalui praktek kearifan lokal, sebagai suatu pendekatan budaya dalam rangka perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan hutan, sebagai sumber penghidupan untuk hidup yang berklanjutan.
Walau bersifat independen dan nirlaba, dalam mendorong perubahan serta sebagai organisasi gerakan lingkungan hidup, WALHI Papua tetap memiliki sinergitas yang tidak kurang dari dukungan public dan kemitraan, baik individu maupun organisasi yang berdedikasi, dan loyal terhadap isu-isu yang dikerjakan oleh WALHI Papua untuk masa depan masyarakat adat Papua. Disamping itu, baik secara Nasional maupun Daerah, WALHI juga membutuhkan / bergantung pada sumbangan public (donasi).
Visi
Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.
Misi
- Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
- Mengembalikan mandate Negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat.
- Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan.
- Membangun tata kelola ekonomi alternatif dunia baru.
- Mendesak kebijakan pengelolaan sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan.
