Perkumpulan Pajung Lestari Indonesia, selanjutnya disingkat Pajung Institute didirikan sejak 25 Oktober tahun 2023 di Masamba Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian disahkan oleh Notaris H. Zirmayanto, SH melalui Akta No. 25 tertanggal 29 Februari 2024 dan SK Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU- 0003453.AH.01.07.TAHUN 2024 tertanggal 16 April 2024, dan dicetak pada tanggal 06 Mei 2024 untuk dan atas nama Perkumpulan Pajung Lestari Indonesia, juga telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Surat keterangan No. 220/01/Bakesbangpol/V/2024 tertanggal 14 Mei 2024.
Dalam rangka kemudahan penyebutan, akses informasi dan penyederhanaan nama organisasi, untuk selanjutnya, Perkumpulan Pajung Lestari Indonesia akan disederhanakan menjadi Pajung Institute.
Sesuai dengan namanya yang juga merupakan bagian dari logo Pajung Institute, gambar Payung didentikkan dengan kata Pajung, merupakan salah satu kata Lokal di wilayah jasirah pulau Sulawesi, khususnya Wilayah Tana Luwu. Secara sederhana, simbol Pajung bisa dimaknai sebagai pelindung, pengayom, dan peneduh. Sedangkan simbol tangan terbuka bermakna untuk perjuangan nilai – nilai Hak Asasi Manusia (HAM).
Dengan pemaknaan logo yang ada di atas, Pajung Institute sebagai salah satu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) hadir dan berkeinginan kuat untuk mendorong dan terlibat aktif dalam penguatan dan implementasi nilai – nilai Demokrasi yang substansial dan prosedural, HAM dan pelestarian Lingkungan yang berkelanjutan.
Visi
Visi Perkumpulan Pajung Lestari Indonesia yaitu terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Pelestarian Lingkungan yg berkelanjutan
Misi
Misi Perkumpulan Pajung Lestari Indonesia, yaitu :
- Menanamkan, merawat dan menyebarluaskan nilai – nilai Hak Asasi Manusia dan Demokrasi.
- Mendorong dan mendukung kebijakan publik yang menghormati Hak Asasi Manusia dan berpihak kepada kelompok rentan.
- Mendorong dan memfasilitasi pendidikan politik yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan
- Mendukung dan mengembangkan nilai – nilai kearifan lokal yang berkeadilan dan ramah lingkungan; dan
- Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan perumusan kebijakan publik.
